Kami tidak anti-investasi, namun kami anti-subordinasi hukum nasional oleh kekuatan korporasi
JAKARTA CARIBERITA – Arsyad Cannu menegaskan dengan nada berapi-api namun terukur, “Kami tidak anti-investasi, namun kami anti-subordinasi hukum nasional oleh kekuatan korporasi.”
Detail Proposal: Satu SSK Siap GerakDokumen proposal yang bertajuk “Partisipasi Aktif Satgasus LMP dalam Normalisasi Kedaulatan Morowali” tersebut memuat rincian teknis yang mengejutkan banyak pihak karena tingkat kesiapannya yang tinggi.
Arsyad Cannu memaparkan, LMP menyiagakan Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 150 personel terpilih dari Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dan Provost.
Pasukan ini memiliki kualifikasi disiplin semi-militer, telah menempuh pendidikan bela negara, dan siap diberangkatkan dengan biaya swadaya organisasi.
“Kami tidak meminta anggaran negara sepeser pun. Logistik, akomodasi, dan mobilisasi pasukan sepenuhnya swadaya Laskar Merah Putih. Ini adalah bentuk wakaf perjuangan kami. Kami hanya meminta legalitas koordinasi dari Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar pergerakan kami di lapangan terintegrasi dengan komando TNI,” ujar Arsyad saat di tanya Awak Media. Senin, 1/12/25.
Misi Intelijen Sipil dan Pengamanan Ring Luar
Dalam proposal yang disusun secara komprehensif tersebut, LMP menawarkan tiga peran strategis untuk menutup celah keamanan yang selama ini terjadi di bandara privat tersebut:
Penguatan Ring Penyangga: Membantu aparat TNI/Polri dalam mengamankan perimeter luar kawasan industri guna mencegah infiltrasi atau eksfiltrasi barang ilegal melalui “jalur tikus”.
Intelijen Sipil (Community Intelligence) : Mengaktifkan jejaring anggota LMP di akar rumput untuk mendeteksi dini pergerakan orang asing atau kargo mencurigakan yang mungkin luput dari radar formal.
Diplomasi Sosial : Menjadi jembatan komunikasi antara negara dan pekerja lokal, memastikan tidak ada gesekan horizontal akibat provokasi isu SARA selama proses penertiban berlangsung.
Sinyal Peringatan Bagi KorporasiLangkah H.M. Arsyad Cannu ini dinilai oleh para pengamat pertahanan sebagai manuver cerdas yang menempatkan Ormas sebagai mitra strategis negara, bukan sebagai beban sosial.
”Kami ingin mengirim pesan tegas kepada entitas bisnis internasional mana pun di Republik ini: Jangan pernah main-main dengan kedaulatan Indonesia. Di belakang TNI, ada jutaan rakyat yang siap mati berdiri demi tegaknya merah putih. Normalisasi di Morowali adalah harga mati, dan LMP siap menjadi garda terdepan jika negara memanggil,” pungkas Arsyad menutup pernyataannya.
Proposal tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada perwakilan Kementerian Pertahanan dalam waktu 2×24 jam ke depan, disertai dengan lampiran data personel lengkap untuk proses security clearance.
Langkah ini menandai babak baru dalam sinergitas sipil-militer di Indonesia, membuktikan bahwa doktrin Bela Negara bukan sekadar jargon seremonial, melainkan kekuatan riil yang siap dimobilisasi kapan saja kedaulatan negara terusik.
(Tim Redaksi/Humas LMP)
