Reformasi Birokrasi TNI: Komitmen Membangun Aparatur Negara yang Profesional
BANDA ACEH, CARIBERITA – Upaya memperkuat tata kelola penyelenggara negara yang profesional, bersih, dan akuntabel kembali ditegaskan TNI melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang digelar di Aula Malahayati Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Belum Lama ini.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan zona integritas di lingkungan TNI berjalan konsisten dan terukur.
Dalam sambutan Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI TNI Letjen TNI Candra Wijaya yang dibacakan oleh Paban VIII/RB dan Binsisfo Srenum TNI Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan S.T., M.Han., M.Tr.Opsla., CHRMP, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan proses fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.
“Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asrenum Panglima TNI menekankan bahwa pembangunan zona integritas menjadi langkah nyata dalam membentuk institusi yang bersih dan bebas korupsi.
“Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan zona integritas berjalan efektif, efesien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan,” tegasnya.
Sebanyak 70 prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, Lanal Sabang, dan Lanud Iskandar Muda mengikuti kegiatan ini. Para peserta mendapatkan tiga materi utama yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yakni Strategi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disampaikan Kolonel Laut (S) Dede Suhendrawan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Kolonel Arm Wahyudi Dwi Santoso dan materi tentang Manajemen Risiko yang dibawakan oleh Kolonel Inf Dodit Susanto.
Melalui kegiatan ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Reformasi Birokrasi bukan sekadar program administratif, tetapi langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan negara agar semakin adaptif menghadapi tantangan zaman.
