Koordinator Aktivis Muda MU Jakarta, Dewa Micko
JAKARTA, CARIBERITA–Dunia birokrasi kembali dihebohkan dengan kritik tajam dari Koordinator Aktivis Muda MU Jakarta, Dewa Micko, yang menyoroti langkah kontroversial Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terkait pembelian 5.400 unit laptop dengan anggaran dari APBN yang mencapai ratusan miliar. Dalam pendapatnya, Micko menilai bahwa langkah tersebut bukan hanya sekadar pemborosan, tetapi juga berisiko merugikan keuangan negara.di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Dewa menyoroti adanya variasi harga yang mencolok dalam rencana pembelian laptop tersebut, di mana harga unit laptop bervariasi antara Rp24.000.000 hingga Rp27.000.000. “Perbedaan harga ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik. Kenapa ada selisih harga yang begitu signifikan dalam pembelian ini?” ujarnya.
Ia menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut dari aparat hukum untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran di balik transaksi ini.
Dalam konteks sebelumnya, Dewa mengaitkan isu ini dengan dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Menteri Nadiem Makarim, di mana estimasi kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp9,9 triliun.
“Meskipun total pembelian laptop di Badan Gizi Nasional hanya sekitar Rp130.800.000.000, tetap penting untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan yang merugikan negara,” lanjut Dewa.
Kasus ini pun menimbulkan perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang merasa khawatir bahwa tindakan pengadaan yang tidak transparan dapat menciptakan preseden buruk dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Dewa Micko menyerukan agar aparat hukum dan instansi terkait melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan ini.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, belum memberikan tanggapan resmi terhadap kritik yang disampaikan oleh Micko. Namun, dengan meningkatnya sorotan publik, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang alasan dan proses di balik pengadaan ini, guna mencegah spekulasi dan memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Diskusi Publik Diperlukan
Dengan latar belakang tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berdialog dan memberikan suara dalam isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Melibatkan masyarakat dalam diskusi ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi tidak efisien.
Dalam waktu dekat, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret untuk menyikapi isu ini, baik dari lembaga pemerintah maupun pihak berwenang, demi memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijaksana dan efisien.***
