JAKARTA, CARIBERITA – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) menggandeng INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi”.
Seminar yang diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta Pusat pada Kamis (3/10) ini menghadirkan pembicara Ekonom Senior INDEF yang sekaligus Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof. Didin S. Damanhuri; pakar politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam; dan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Mewakili pemerintahan Jokowi, hadir juga menyampaikan pemaparan dari Kepala Staf Kepresidenan, Jend. TNI (Purn) Moeldoko. Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, dalam sambutannya menyebut bahwa seminar ini penting, meski tidak semua orang suka dievaluasi. 3 Oktober 2024
Karena evaluasi sering dikonotasikan untuk mengkritisi hal-hal yang negatif. Padahal, menurut Jose, evaluasi sejatinya adalah mengukur pencapaian, baik yang positif maupun negatif.
“Sejauh mana kita berjalan. Apakah perjalanan kita sesuai dengan rencana awal ketika kita memutuskan berjalan. Mengapa berhasil, dan mengapa gagal,” ujarnya.
Evaluasi, menurutnya, menjadi alat bagi kita semua dalam melakukan perbaikan dan koreksi dalam perjalanan ke depan. Dalam konteks ASPRINDO, menurut Jose Rizal, pihaknya belum merasakan keberpihakan kepada pengusaha pribumi atau bumiputera selama pemerintahan Jokowi.
Pengusaha pribumi tetap terpinggirkan, dan kue ekonomi masih dominan dinikmati pengusaha besar yang bukan dari kalangan pengusaha pribumi.
“Itulah mengapa kami memandang penting seminar ini. Kami ingin menggugah, memberi masukan, dan memastikan bahwa dalam pemerintahan Pak Probowo ke depan, ada koreksi yang signifikan terkait dengan kebijakan di bidang ekonomi, politik dan hukum. Kita ingin pengusaha pribumi diberi tempat dan peluang yang proporsional, menjadi bagian dari pelaku ekonomi yang diperhitungkan,” imbuhnya.
Jose juga sudah menyiapkan program ASPRINDO untuk mendukung kebijakan dan program kerja presiden mendatang.
“Pak Prabowo misalnya memiliki program andalan, makan siang gratis. ASPRINDO memiliki program Kampung Industri yang bisa mendukung ketahanan pangan dan produk konsumsi lainnya. UMKM kita di seluruh Indonesia, jika diberi kesempatan, siap berpartisipasi dalam menyiapkan makan siang gratis. Yang penting, pemerintah membuka peluang untuk UMKM, dan bukan menyerahkan urusan makan siang ini ke pengusaha yang sudah meraksasa.”
Jose berharap bahwa pemerintah mendatang tidak lagi menjadikan pengusaha pribumi sebagai penonton. Pengusaha pribumi berbisnis dengan kearifan lokal, memiliki ketangguhan dan daya lentur dalam berbagai krisis, sanggup bertahan meski dengan perhatian yang minim dari pemerintah.
“Karena itu, saatnya kita mengubah paradigma dengan menjadikan pengusaha bumiputera sebagai aktorutama dalam perekonomian kita, dan bukan lagi sekadar penonton,”pungkasnya.
