Jan Christian Arebo Apresiasi Pembentukan KPRP: Langkah Nyata Reformasi Polri di Era Presiden Prabowo
PAPUA CARIBERITA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas dilantiknya Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) oleh Presiden Prabowo Subianto**, Sabtu (7/11) di Jakarta.
Komite yang beranggotakan sembilan orang dari unsur kepolisian, purnawirawan, dan masyarakat sipil ini dinilai Arebo sebagai langkah maju menuju perubahan institusional yang lebih transparan, profesional, dan humanis.
“Pembentukan KPRP ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk membangun Polri yang lebih dicintai masyarakat. Kami di Papua sangat mendukung langkah Presiden Prabowo dan berharap komite ini benar-benar mampu menghadirkan wajah baru Polri,” ujar Arebo dalam keterangannya di Papua, Minggu (9/11).
Menurutnya, reformasi Polri perlu diarahkan pada peningkatan kualitas rekrutmen, pengayoman, dan pelayanan publik agar kehadiran polisi semakin dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat.
Arebo menekankan pentingnya mengubah persepsi publik terhadap Polri dari yang sebelumnya sering dianggap arogan atau represif, menjadi institusi yang ramah, dipercaya, dan membanggakan bangsa.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan kritik membangun demi kemajuan Polri ke depan.
“Reformasi tidak boleh berhenti di tubuh Polri saja. TNI dan institusi negara lainnya juga perlu melakukan pembenahan agar tercipta sistem keamanan dan pelayanan publik yang benar-benar profesional dan berintegritas,” tambahnya.
Dengan terbentuknya KPRP, Arebo berharap Polri mampu menunjukkan perubahan nyata di lapangan, khususnya dalam menjaga kamtibmas dan memperkuat sinergi dengan masyarakat, sehingga Polri benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat yang sejati.
Disisi lain Prof. Mahfud MD
Menko Polhukam RI Periode 2019-2024 mengatakan ada beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan informasi yang diterimanya.
Masalah-masalah tersebut meliputi seringnya terjadi penganiayaan atau tindak kekerasan oleh anggota Polri terhadap masyarakat, serta berkembangnya kultur nepotisme di mana promosi atau masuk ke kepolisian membutuhkan hubungan khusus atau kesamaan politik dengan pimpinan.
Isu lain yang disebutkan adalah pemerasan terhadap warga masyarakat yang memiliki masalah atau dicari-cari masalahnya, serta adanya backing-backingan terhadap berbagai kejahatan seperti illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing.
Terakhir, ditekankan bahwa tidak ada meritokrasi di Polri, sehingga individu yang pandai dan bagus sering tersingkir jika tidak sejalan dengan pimpinan, dan kemajuan karir bergantung pada kedekatan dengan atasan.
