JAKARTA CARIBERITA – Jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) memberikan beberapa penilaian atas semua kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyatakan di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah banyak capaian dan tantangan yang dihadapi. Tapi faktanya, masih banyak hal yang perlu dibenahi.
Seperti kita lihat, pertumbuhan ekonomi 5 persen, nyatanya tida bisa mendorong Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap,” kata Esther dalam Seminar Nasional Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi di Millenium Sirih Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Masalah lainnya yang juga terpantau adalah ketimpangan yang masih terlihat bahkan cenderung melebar, modal dan kekayaan masih terkonsentrasi pada beberapa kelompok orang saja, dan investasi yang ada tidak mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.
“Semua itu menimbulkan kekawatiran, dan tidak bisa dibiarkan berlangsung begitu saja. Indonesia harus keluar dari middle income trap,” ucapnya.
Hal lainnya yang juga disoroti oleh Esther, adalah bagaimana iklim demokrasi yang kian lama kian tergerus dan praktik KKN yang semakin terang benderang.
“Status indonesia saat ini slow demokrasi. Sehingga, diharapkan dengan adanya diskusi hari ini, bukan hanya akan bisa menjadi evaluasi dan catatan penting, tapi juga diharapkan bisa menjadi dasar kebijakan bagi pemerintahan mendatang,” ucapnya lagi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal menyatakan seminar nasioal ini merupakan wujud evaluasi pada kebijakan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Evaluasi itu kerap berkonotasi negatif, padahal evaluasi itu adalah untuk mengukur kinerja positif an negatif, sejauh mana kita berjalan, dan apakah sesuai dengan rencana kita di awal. Kenapa kita berhasil, kenapa gagal, apa yang harus kita koreksi dan perbaiki untuk perjalanan ke depan,” kata Jose Rizal.
Ia pun mengungkapkan dengan tegas bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan keberpihakannya pada pengusaha pribumi.
“Kami dari Asprindo belum merasakan adanya keberpihakan pada pengusaha pribumi selama pemerintahan Jokowi ini. Pemerintah hanya berpihak pada pengusaha besar. Oleh karena itu, kami ingin menggugah dan memberi masukan, bahwa dalam pemerintahan prabowo kelak, pengusaha pribumi harus menjadi pelaku ekonomi yang dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Ia pun memaparkan bahwa Asprindo pun siap bersinergi dan mendukung program yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto. Seperti program makan siang gratis, yang bisa diselaraskan dengan program Kampung Industri milik Asprindo.
“Jika diberi kesempatan, kami siap berpartisipasi untuk menyiapkan makan siang gratis. Yang penting pemerintah membuka peluang bagi UMKM, membuka pintu pada pengusaha kecil, bukannya hanya membuka peluang bagi pengusaha yang sudah berskala raksasa,” ungkapnya lagi.
Jose Rizal menekankan bahwa ia sangat mengharapkan pemerintah mendatang bisa membuka peluang bagi pengusaha pribumi, yang selama ini telah menjalankan usahanya dengan berbasis pada kearifan lokal, memiliki ketangguhan dan kelenturan dalam berbagai krisis, bahkan di tengah minimnya perhatian pemerintah.
“Saatnya kita mengubah paradigma, dengan menjadikan pengusaha bumiputera sebagai aktor utama dalam perekonomian kita, bukan hanya sekedar penonton. Semoga apa yang dihasilkan dari diskusi ini dapat disampaikan pada pak Prabowo-Gibran,” pungkasnya.
